Selasa, 12 Desember 2017 

Pemprov Papua minta BPK-BPKP tingkatkan pengawasan anggaran SKPD

21/12/2016 – 14:44

Jumat, 2 Desember 2016 10:12 WIB

gubernur
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Kami meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan supaya secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi.
Jayapura (Antara Papua) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meningkatkan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah setempat dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan peningkatan pengawasan itu agar penggunaan anggaran daerah dapat lebih efisien dan efektif, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kami meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan supaya secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi,” katanya.

Apalagi, pihaknya dan seluruh staf telah dibimbing dan diarahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi elektronik.

“Indikator makro pembangunan daerah menunjukan adanya perbaikan, hal itu dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,11 persen di 2015, di mana ditargetkan pada 2016 mencapai 8,46 persen dengan adanya dukungan berbagai pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan yang tergambar pada indeks pembangunan manusia (IPM) 2015 (57,25 poin).

“Sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 28,40 persen di 2016 turun dibanding 2013 yang mencapai 30,51 persen, jadi ada penurunan 3,12 poin, sehingga berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 3,35 di 2016,” katanya.

Dia mengatakan hal itu menunjukkan pembangunan yang dilaksanakan berada pada arah yang benar, tentunya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meski kapasitas fiskal Papua terjadi penurunan pada sumber penerimaan daerah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2016